Dirjen Pajak Tegaskan Integritas: 26 Pegawai Dipecat, 13 Lainnya Segera Menyusul
Foomer Official – Langkah tegas diambil oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto dalam memperkuat integritas lembaga yang dipimpinnya. Sejak menjabat pada Mei 2025, Bimo telah memecat 26 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tindak kecurangan. Tak berhenti di situ, ia juga menegaskan bahwa 13 pegawai lain akan segera diberhentikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya pembersihan internal.
Tindakan Tegas untuk Menjaga Integritas Lembaga
Dalam peluncuran Piagam Wajib Pajak di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Jumat (3/10), Bimo menyampaikan bahwa keputusan pemecatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan. Hari ini di meja saya, ada tambahan 13 lagi,” ujar Bimo dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengenal kompromi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan mendapatkan sanksi yang setimpal. “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistleblower dari bapak-ibu, dan saya jamin keamanannya,” tegasnya.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Ketat
Bimo menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak kini sedang menjalankan proses reformasi menyeluruh, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan etika pegawai. Langkah ini menjadi krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan tetap terjaga.
Baca Juga : 12 SMA Sekolah Garuda Siap Beroperasi Serentak di 16 Lokasi pada Oktober 2025
Menurutnya, tanpa kepercayaan publik, kepatuhan pajak sukarela akan sulit dibangun. “Tanpa kepatuhan sukarela, efektivitas negara dalam mengumpulkan penerimaan akan menurun drastis. Karena itu, menjaga kepercayaan wajib pajak menjadi prioritas utama kami,” ujar Bimo.
Selain memperkuat pengawasan internal, Bimo juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan serius melalui mekanisme yang aman dan rahasia.
Perjalanan Karier dan Pengalaman Bimo Wijayanto
Bimo Wijayanto dikenal sebagai sosok yang memiliki rekam jejak kuat dalam bidang kebijakan publik dan keuangan negara. Ia resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Mei 2025, menggantikan Suryo Utomo.
Sebelum menduduki jabatan tersebut, Bimo pernah menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia juga pernah memegang posisi Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi pada periode September 2020 hingga Desember 2024.
Pengalaman Bimo di pemerintahan semakin matang ketika ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2016–2020. Dalam perannya itu, ia terlibat dalam berbagai kebijakan strategis di bidang politik, hukum, keamanan, sosial, budaya, dan ekologi.
Membangun Budaya Integritas di Lingkungan DJP
Langkah tegas yang diambil Bimo mencerminkan visi besar untuk menjadikan DJP sebagai institusi yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi. Ia menyadari bahwa membangun budaya kerja yang sehat bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membentuk karakter aparatur pajak agar memiliki moralitas tinggi.
Transformasi yang tengah dilakukan mencakup digitalisasi sistem pajak, peningkatan efisiensi birokrasi, serta pelatihan berkelanjutan bagi pegawai agar lebih kompeten dan adaptif terhadap perubahan. “Kami berkomitmen menjadikan DJP sebagai lembaga yang dipercaya publik dan berorientasi pada pelayanan, bukan sekadar penegakan aturan,” ujarnya.
Reformasi Pajak Menuju Kepercayaan Publik
Kebijakan pembersihan internal yang dilakukan Bimo dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat reformasi pajak nasional. Publik kini menaruh harapan besar agar langkah tegas ini benar-benar membawa perubahan nyata.
Melalui kebijakan transparansi dan integritas, Bimo berharap DJP tidak hanya menjadi lembaga yang efisien dalam mengelola penerimaan negara, tetapi juga lembaga yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Integritas bukan sekadar slogan. Ini adalah fondasi agar pajak benar-benar menjadi instrumen pembangunan bangsa,” tutup Bimo dengan tegas.
