Foomer Official – Calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyampaikan rencana ambisius untuk memangkas biaya haji secara signifikan. Pernyataan ini menuai respons. Terutama dari kalangan umat Muslim yang tiap tahun berjuang menabung demi berhaji. Biaya haji menjadi isu sensitif. Terlebih, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Prabowo menilai perlu ada efisiensi dan transparansi. Semua pihak pun kini menanti langkah konkretnya.
Evaluasi Terhadap Biaya Haji yang Berlaku
Biaya haji tahun 2024 mencapai angka lebih dari Rp90 juta per jemaah. Komponen pembiayaan terdiri dari akomodasi, transportasi, konsumsi, dan pelayanan di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 50% yang dibayar langsung oleh jemaah. Sisanya ditopang oleh nilai manfaat dana haji. Prabowo menilai pola ini harus dibenahi. Ia menyebut pengeluaran negara harus dioptimalkan, bukan dibebankan sepenuhnya pada umat.
“Baca Juga : Trio Tecno Camon 40 Diluncurkan Global, Kapan Masuk Indonesia?”
Komponen yang Paling Membebani Biaya
Komponen termahal dalam biaya haji adalah pemondokan di Mekkah dan Madinah. Harga hotel di sana melonjak tiap musim haji. Disusul biaya makan dan transportasi lokal. Tiket pesawat, meski mahal, masih dalam kendali melalui negosiasi dengan maskapai. Prabowo berencana melakukan renegosiasi menyeluruh. Termasuk kemungkinan menambah investasi Indonesia di sektor perhotelan Arab Saudi. Tujuannya untuk mengendalikan ongkos akomodasi secara jangka panjang.
Optimalisasi Dana Haji oleh BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji. Dana tersebut berasal dari setoran awal jemaah. Menurut Prabowo, dana yang mencapai ratusan triliun harus dikelola lebih agresif. Salah satu rencananya adalah investasi di sektor produktif yang memberikan return tinggi. Jika nilai manfaat meningkat, biaya yang dibayar jemaah bisa ditekan. Namun, tetap harus hati-hati agar tidak menimbulkan risiko besar.
Digitalisasi dan Efisiensi Prosedur Administratif
Salah satu cara menekan biaya adalah memangkas proses birokrasi. Banyak keluhan terkait biaya tambahan yang muncul karena proses manual dan lambat. Prabowo akan mendorong digitalisasi menyeluruh dalam sistem pendaftaran haji. Dari verifikasi data, antrean keberangkatan, hingga penyampaian informasi dilakukan otomatis. Dengan begitu, sumber pemborosan dari sisi administratif bisa dikurangi. Waktu tunggu pun bisa lebih terukur dan terstruktur.
“Simak juga: Mengapa Orang Depresi Cenderung Menghindari Kegiatan Sehari-hari Seperti Mandi?”
Penguatan Kerja Sama Diplomatik dengan Arab Saudi
Prabowo juga mengandalkan pendekatan diplomatik yang lebih intensif. Pemerintah RI akan memperkuat lobi dengan Kerajaan Arab Saudi. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan kuota tambahan dan fasilitas lebih baik. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa menekan harga layanan yang diberikan penyedia di Arab Saudi. Termasuk pengurusan visa, transportasi, hingga penginapan jemaah. Selain efisiensi, diharapkan pelayanan lebih manusiawi dan nyaman.
Rencana Jangka Panjang Mendirikan Aset Indonesia di Mekkah
Prabowo membuka wacana agar Indonesia memiliki hotel sendiri di Mekkah. Selama ini, pemerintah hanya menyewa dari pemilik properti lokal. Dengan memiliki aset sendiri, biaya tahunan bisa ditekan drastis. BPKH dan investor syariah nasional diharapkan terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut. Aset itu nantinya hanya diperuntukkan bagi jemaah asal Indonesia. Meski masih rencana, gagasan ini dinilai revolusioner dan berjangka panjang.
Efek Rencana Ini terhadap Kuota dan Antrean
Selain biaya, antrean haji juga jadi perhatian serius. Banyak jemaah harus menunggu hingga 20 tahun. Prabowo ingin mengevaluasi sistem penjadwalan. Termasuk kemungkinan menambah keberangkatan tiap tahun. Jika biaya turun dan sistem efisien, kapasitas haji bisa meningkat. Namun tantangannya adalah menjaga kualitas layanan. Karena penambahan kuota tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Tantangan dalam Pelaksanaan Gagasan Ini
Rencana Prabowo memang menarik, tetapi pelaksanaannya penuh tantangan. Salah satu kendala adalah transparansi dalam pengelolaan dana. Selama ini, banyak sorotan terhadap penggunaan dana manfaat. Selain itu, proses pengadaan akomodasi dan transportasi di luar negeri sulit diawasi. Harus ada mekanisme audit yang jelas. Juga perlu sinergi antara Kemenag, BPKH, dan Kemenlu agar kebijakan ini tidak hanya jadi wacana.
Reaksi Publik dan Dukungan dari Tokoh Agama
Publik menyambut rencana ini dengan optimisme dan kehati-hatian. Banyak tokoh agama mendukung niat menurunkan biaya. Namun mereka menekankan perlunya prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Transparansi menjadi kata kunci. Umat berharap rencana ini tidak sebatas janji kampanye. Prabowo pun disebut telah membentuk tim khusus untuk menyusun peta jalan implementasi. Dukungan dari DPR juga dianggap penting agar proses legislasi tidak tersendat.
Perbandingan dengan Biaya Haji Negara Lain
Jika dibandingkan, biaya haji Indonesia masih tergolong tinggi. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki lebih rendah. Salah satu sebabnya adalah dukungan pemerintah yang besar. Selain itu, sistem pengelolaan mereka lebih terintegrasi dan efisien. Prabowo ingin meniru sistem ini, dengan penyesuaian lokal. Ia juga mengajak negara OKI lain untuk berbagi praktik terbaik. Supaya pengelolaan ibadah haji bisa lebih murah dan merata.
