Foomer Official – Dalam forum Rapimnas Kadin 2025, Hashim Djojohadikusumo tampil tegas ketika menjelaskan sikap Indonesia terkait tuntutan internasional untuk menghentikan penggunaan energi fosil. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengikuti skema phase-out yang menghapus sepenuhnya batu bara, gas alam, dan sumber fosil lainnya. Keputusan ini, menurutnya, lahir dari kebutuhan menjaga stabilitas industri dan pasokan listrik nasional. Hashim menggambarkan tekanan global yang terus datang, namun ia menegaskan Indonesia memilih jalan sendiri sesuai kondisi ekonomi dan kapasitas teknologi yang dimiliki. Dengan sikap itu, pemerintah ingin memastikan transisi energi tetap berlangsung tanpa mengguncang fondasi sektor strategis.
Pemerintah Menolak Phase-Out Energi Fosil
Menurut Hashim, keputusan menolak skema phase-out tidak lahir dari sikap anti-transisi, melainkan karena pemerintah ingin memastikan keberlanjutan industri yang masih bergantung pada energi fosil. Ia menjelaskan bahwa batu bara dan gas masih berperan besar dalam mendukung listrik nasional, sehingga penghapusan mendadak hanya akan menambah masalah. Hashim menuturkan bahwa dunia usaha juga membutuhkan kepastian energi agar tetap bisa berkembang. Ia meyakini bahwa menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan komitmen lingkungan menjadi langkah paling realistis saat ini. Dalam pandangannya, Indonesia tidak menolak perubahan, tetapi menolak tekanan yang mengabaikan konteks lokal.
“Baca Juga : PLN dan TNI Kerahkan 500 Personel untuk Pemulihan Listrik Aceh Pascabencana”
Strategi Phase-Down sebagai Jalan Tengah
Dalam penjelasannya, Hashim menekankan bahwa Indonesia tidak menutup mata terhadap kebutuhan transisi. Pemerintah memilih strategi phase-down, yakni penurunan bertahap penggunaan energi fosil sambil memperkuat kapasitas energi terbarukan. Ia menilai strategi ini lebih adil dan logis, terutama bagi negara berkembang. Dengan pendekatan itu, Indonesia dapat mengurangi emisi tanpa mematikan sektor industri. Hashim juga menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga strategi ekonomi untuk menjaga daya saing nasional. Melalui pola penurunan bertahap, pemerintah berharap dapat memastikan transisi energi berlangsung stabil, tanpa memaksakan batasan yang sulit dicapai.
Percepatan Energi Baru Terbarukan
Meski mempertahankan energi fosil, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. Hashim menyebut bahwa 76 persen kapasitas listrik baru yang akan dibangun dalam 15 tahun ke depan berasal dari sumber terbarukan. Angka ini menggambarkan arah besar kebijakan energi nasional yang tetap bergerak menuju keberlanjutan. Hashim membayangkan masa depan di mana energi bersih mendominasi pasokan listrik Indonesia, meski prosesnya berlangsung secara bertahap. Ia percaya bahwa investasi besar di sektor energi hijau akan membuka peluang ekonomi baru dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang.
“Baca Juga : Ratu Maxima Apresiasi Program BTN yang Ubah Sampah Rumah Tangga Menjadi Tabungan KPR”
Rencana Pengembangan Tenaga Nuklir
Hashim juga menyoroti pentingnya tenaga nuklir dalam strategi jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target menghadirkan 500 megawatt tenaga nuklir pada tahap awal, dan selanjutnya ditingkatkan menjadi 6,5 gigawatt. Bagi Hashim, nuklir bukan sekadar pilihan teknologi, tetapi kebutuhan tak terelakkan untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. Ia menggambarkan nuklir sebagai energi masa depan yang mampu memberikan pasokan stabil tanpa emisi karbon tinggi. Dengan demikian, keberadaan energi nuklir akan melengkapi langkah transisi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Peluang Bisnis dari Kebutuhan Uranium
Dalam kesempatan itu, Hashim mengajak para pelaku usaha melihat peluang dari meningkatnya kebutuhan energi nuklir. Ia menyebut bahwa Indonesia akan membutuhkan uranium dalam jumlah besar, membuka ruang baru bagi sektor pertambangan. Ajakan itu disampaikan sebagai bentuk optimisme bahwa transisi energi dapat menciptakan peluang usaha, bukan hanya tantangan. Hashim menilai eksplorasi uranium berpotensi menjadi sektor strategis yang menggerakkan roda ekonomi nasional. Ia percaya bahwa dunia usaha Indonesia mampu mengambil peran penting dalam penyediaan mineral kritis tersebut, selama regulasi dan dukungan pemerintah berjalan seiring.