Foomer Official – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 29 September 2026. Perintah tersebut mengarahkan pemerintah federal memakai istilah Super Intelligence (SI) untuk menggantikan Artificial Intelligence (AI) dalam komunikasi resmi. Langkah ini menarik perhatian karena istilah super intelligence sudah memiliki makna khusus dalam dunia teknologi. Istilah tersebut biasanya menggambarkan sistem yang kemampuan kognitifnya melampaui manusia secara luas. Namun, perintah Trump untuk sementara masih menggunakan definisi AI yang sudah tercantum dalam hukum AS.
Trump Dorong Penggunaan Istilah Super Intelligence
Melalui perintah eksekutif terbaru, Trump meminta lembaga eksekutif federal menggunakan istilah “Super Intelligence” dan “SI”. Aturan itu berlaku untuk komunikasi resmi, situs web, laporan, serta dokumen kebijakan yang tidak bersifat undang-undang. Selain itu, pemerintah diminta tidak lagi menggunakan istilah AI dalam konteks yang tercakup perintah tersebut, sejauh diizinkan hukum. Gedung Putih menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan kemampuan teknologi yang dinilai semakin maju. Menurut pemerintah AS, istilah SI dianggap lebih mencerminkan kemampuan teknologi generasi terbaru. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pilihan kata. Lebih jauh, pemerintah ingin membangun cara baru dalam menggambarkan perkembangan teknologi yang dianggap mampu membuka peluang di berbagai bidang. Meski begitu, istilah AI tetap digunakan dalam konteks hukum yang belum diubah.
Baca Juga : Mary Jane Veloso Resmi Bebas di Filipina Setelah Bertahun-tahun Menanti
Lembaga Federal Mulai Mengikuti Arahan
Selanjutnya, arahan tersebut berlaku luas di lingkungan cabang eksekutif pemerintah AS. Departemen dan badan federal diminta menggunakan SI dalam surat resmi, komunikasi publik, situs web, laporan, serta dokumen kebijakan. Namun, aturan ini tidak mengharuskan pemerintah mengubah dokumen lama. Peraturan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap dapat menggunakan istilah Artificial Intelligence atau AI. Begitu pula dengan kontrak, hibah, dan dokumen historis lainnya. Dengan demikian, perubahan istilah akan lebih terlihat pada komunikasi pemerintah yang diterbitkan setelah perintah tersebut. Langkah ini juga menunjukkan bahwa perubahan terminologi memiliki batas administratif. Pemerintah tetap harus menjalankan kebijakan sesuai hukum yang berlaku. Karena itu, penggunaan SI tidak secara otomatis mengubah seluruh aturan yang sebelumnya menggunakan istilah AI. Untuk sementara, perubahan tersebut terutama memengaruhi bahasa resmi yang digunakan oleh lembaga eksekutif federal dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Arti SI Belum Sama dengan AI Superintelligence
Di sisi lain, istilah super intelligence memiliki arti yang lebih spesifik dalam diskusi teknologi. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada kecerdasan buatan hipotetis yang dapat melampaui kemampuan manusia dalam hampir seluruh bidang kognitif. Namun, perintah eksekutif Trump belum menetapkan SI sebagai kategori teknologi yang benar-benar terpisah. Untuk pelaksanaan awal, pemerintah masih menggunakan definisi AI yang terdapat dalam hukum federal AS. Artinya, perubahan nama tidak berarti pemerintah telah menyatakan bahwa teknologi superintelligence seperti dalam gambaran akademis tersebut sudah tercapai. Perbedaan ini penting agar publik tidak menyamakan perubahan istilah dengan pencapaian teknologi baru. Sementara itu, pemerintah memberikan waktu 60 hari kepada Assistant to the President for Science and Technology. Pejabat tersebut diminta mengajukan rancangan bahasa legislatif untuk membentuk definisi federal mengenai SI.
Baca Juga : Agrinas Tegaskan Status Manajer Kopdes sebagai Pegawai BUMN
Definisi Baru Masih Menunggu Proses Lanjutan
Berikutnya, proses pembentukan definisi SI masih membutuhkan tahapan lanjutan. Perintah Trump meminta penasihat sains dan teknologi menyusun usulan dalam waktu 60 hari. Usulan tersebut harus menilai apakah definisi SI perlu mengubah atau memperluas definisi AI yang sudah berlaku. Selain itu, rancangan tersebut dapat mencakup penyesuaian terhadap berbagai aturan yang masih menggunakan istilah AI. Pemerintah juga dapat mengusulkan tindakan tambahan agar istilah baru diterapkan secara lebih luas di cabang eksekutif. Karena proses tersebut belum selesai, definisi SI yang lebih permanen belum dapat dianggap sebagai aturan hukum baru. Untuk saat ini, pemerintah menggunakan definisi AI yang sudah tersedia sebagai dasar penerapan perintah eksekutif. Oleh sebab itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada rancangan yang disiapkan pejabat terkait. Kongres juga dapat memiliki peran jika perubahan definisi membutuhkan revisi undang-undang.
Trump Ingin Teknologi AS Terus Berkembang
Selain perubahan istilah, kebijakan tersebut muncul dalam konteks agenda teknologi pemerintahan Trump. Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin mempertahankan posisi penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan tingkat lanjut. Pemerintah menggambarkan perkembangan tersebut sebagai bagian dari perubahan teknologi yang dapat memengaruhi banyak sektor. Misalnya, teknologi tersebut disebut memiliki potensi dalam bidang sains, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pemerintah melihat pengembangan teknologi sebagai bagian dari agenda inovasi nasional. Trump juga sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin memperlambat perkembangan teknologi tersebut. Dalam berbagai pernyataannya, ia mengaitkan kepemimpinan teknologi dengan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Namun, perkembangan tersebut tetap berlangsung bersama perdebatan mengenai risiko dan kebutuhan pengawasan. Dengan demikian, kebijakan SI tidak berdiri sendiri. Perubahan istilah tersebut menjadi bagian dari agenda teknologi AS yang lebih luas.
Perusahaan Teknologi Diminta Perkuat Pengamanan
Pada saat yang sama, pemerintah AS juga mendorong perusahaan teknologi memperkuat mekanisme keamanan. Pada 29 September 2026, sejumlah perusahaan teknologi menandatangani kesepakatan yang mendorong pengawasan terhadap pengembangan sistem AI tingkat lanjut. Kesepakatan tersebut mencakup penggunaan pemantauan internal dan pemeriksaan oleh auditor independen. Selain itu, perusahaan didorong memiliki mekanisme untuk mengawasi risiko keamanan sistem mereka. Reuters melaporkan bahwa kesepakatan tersebut bersifat sukarela dan berfokus pada standar keselamatan teknologi. Reuters Langkah tersebut menjadi perhatian karena perkembangan sistem AI juga memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan siber. Dengan demikian, perubahan istilah SI berjalan bersamaan dengan pembahasan mengenai pengawasan teknologi. Pemerintah tetap mendorong inovasi, sementara perusahaan diminta memperkuat pengendalian terhadap sistem yang mereka kembangkan. Perdebatan mengenai bentuk pengawasan yang tepat pun masih berlangsung di Amerika Serikat.
Perubahan Nama Bisa Memengaruhi Cara Publik Melihat AI
Pada akhirnya, penggunaan istilah SI dapat memengaruhi cara masyarakat memahami perkembangan teknologi. Kata “super” memberikan kesan bahwa kemampuan teknologi telah memasuki tahap yang lebih tinggi. Namun, publik tetap perlu membedakan antara perubahan terminologi dan perubahan kemampuan teknologi. Perintah eksekutif tersebut tidak menyatakan bahwa sistem yang mampu melampaui manusia dalam seluruh kemampuan kognitif telah berhasil diwujudkan. Sebaliknya, pemerintah menggunakan istilah SI untuk menggambarkan arah perkembangan teknologi yang sedang berlangsung. Karena itu, definisi resmi yang akan disiapkan dalam beberapa waktu ke depan menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Selain itu, penggunaan istilah tersebut masih berlaku terutama dalam lingkup pemerintah federal AS. Di luar pemerintah, istilah Artificial Intelligence atau AI tetap menjadi istilah yang umum digunakan. Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan bagaimana istilah SI diterapkan dalam kebijakan, komunikasi pemerintah, dan aturan teknologi Amerika Serikat.
